Jakarta, 6 Desember 2017 - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) akan menggelar kegiatan temu rakyat dan konferensi lingkungan hidup Indonesia pada tanggal 11-13 Desember 2017 di Cibubur Jakarta. Temu rakyat merupakan media bagi masyarakat adat/masyarakat lokal, laki-laki dan perempuan, yang selama ini memperjuangkan sumber-sumber kehidupannya, baik yang hari ini masih terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara, dari berbagai ancaman klaim baik klaim negara maupun korporasi, maupun komunitas masyarakat yang sudah berhasil mendapatkan pengakuan dari negara. Berbagai rangkaian acara akan digelar selama temu rakyat dan konferensi nasional lingkungan hidup, mulai dari diskusi, pameran berbagai produk dari komunitas, workshop, coaching clinic terhadap usulan-usulan perhutanan sosial dan reforma agraria, hingga panggung demokrasi dengan berbagai bentuk kesenian. Temu rakyat ini akan menjadi momentum bagi sesama komunitas untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, saling memperkuat dan membangun solidaritas antar sesama komunitas di dalam kerangka memperjuangkan hak hak rakyat atas sumber-sumber kehidupannya. Temu rakyat ini sekaligus ingin menegaskan bahwa rakyat sesungguhnya mampu mengelola kekayaan alamnya secara adil dan berkelanjutan, dibandingkan dengan model penguasaan korporasi skala besar yang terbukti telah gagal, dengan berbagai fakta krisis yang kita saksikan hari ini. Ketimpangan, kemiskinan, konflik tenurial, pelanggaran hak asasi manusia, bencana ekologis dan perubahan iklim. Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati menyatakan, “sebagai organisasi lingkungan hidup tertua dan terbesar di Indonesia, WALHI menilai selama ini biang kerok dari krisis ekologis dan bencana ekologis di Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalisme yang melihat kekayaan alam sebagai onggokan komoditas tanpa pernah mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan, serta mendelegasikan seluruh penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam kepada korporasi skala besar. Dengan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, rezim hak menguasai negara justru menjadi legitimasi praktek perampasan tanah, air dan seluruh sumber-sumber kehidupan rakyat atau sumber-sumber agraria. Sistem ekonomi dan pembangunan ini harus dikoreksi, dan memberikan jalan serta pengakuan bagi inisiatif-inisiatif rakyat dalam pengelolaan kekayaan alam yang diyakini lebih berkeadilan dan berkelanjutan”, tegasnya. Sejak tahun 1990-an, WALHI telah menawarkan sebuah konsep yang bernama Sistem Hutan Kerakyatan, sebuah konsep tanding atas sistem pengelolaan hutan yang berbasiskan pada korporasi skala besar. Konsep tanding tersebut yang kini diperluas dengan konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR), baik di kawasan hutan, kawasan non hutan, maupun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah Kelola Rakyat (WKR) memuat empat tatanan atau konsep yakni tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi termanifestasikan dalam kedaulatan rakyat atas ruang, berdaulat atas ekonomi, berdaulat atas air, tanah, energi dan berdaulat secara budaya dan politik.   Kini, momentum politiknya tersedia melalui Program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria. Agenda inilah yang jika dilakukan secara benar akan mampu menjawab berbagai problem struktural, mulai dari ketimpangan, konflik agraria, bencana ekologis dan bahkan bagian dari upaya penanganan perubahan iklim dan upaya pemulihan. Pengakuan dari negara atas kesalahan paradigmanya menjadi penting, dengan pengakuan hak-hak rakyat atas ruang hidup dan wilayah kelolanya. Pengakuan ini menjadi bagian dari upaya penanganan konflik struktural dan sekaligus perlindungan dari ancaman semakin massif dan meluasnya industri ekstraktif, mulai dari industri tambang, perkebunan sawit, hutan tanaman industri atau kayu, bahkan pembangunan infrastruktur skala besar yang pada ujungnya hanya untuk kepentingan investasi. Pengakuan ini juga harus dibarengi dengan penghentian segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya. Pada puncak rangkaian kegiatan ini adalah Konferensi Nasional Lingkungan Hidup yang alan dihadiri oleh komunitas rakyat pejuang lingkungan hidup, aktivis gerakan lingkungan hidup dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini berjibaku untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis dari 34 provinsi di Indonesia . Dari konferensi inilah diharapkan lahirnya platform politik lingkungan hidup yang akan dideklarasikan secara bersama-sama. Platform politik lingkungan hidup memuat agenda politik rakyat dengan berbasiskan pada nilai-nilai universal hak asasi manusia dan prinsip demokrasi dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial ekologis di Indonesia. Agenda politik lingkungan hidup ini kami harapkan juga didukung dan menjadi platform politik bersama seluruh elemen masyarakat sipil, sehingga agenda mewujudkan keadilan ekologis dapat menjadi arus utama dalam proses berdemokrasi dan berpolitik di Indonesia, demi Indonesia yang Adil dan Lestari. (selesai) --- s e l e s a i --- Keterangan lebih lanjut tentang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dapat dilihat di www.wp_walhi.local Narahubung Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Malik Diadzin Email    : [email protected] Telp      : 0818 0813 1090 Yayasan Perspektif Baru (YPB) Hayat Mansur Email    : [email protected] Telp      : 0815 1108 7260