Press realease
Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2021
Tahun 2020 yang lalu kami memprediksikan bahwa Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, hal ini kami lihat dari cenderungnya Pemerintah menggalakan investasi sejak tahun 2019. Di tahun ini, sebagaimana kita lihat, prediksi WALHI terbukti dengan adanya Pandemi COVID-19 yang kami anggap menjadi disrupsi (gangguan) dari seluruh tatanan ekonomi, politk, sosial dan budaya dunia tanpa terkecuali Indonesia.
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyebutkan, “Di tahun 2020 pemerintah cenderung melakukan “bussines as usual”, seolah-olah Disrupsi yang terjadi tidak berarti apa-apa bagi Pemerintah -karena mereka terus menggalakkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya yaitu “investasi.” bahkan kita bisa saksikan sendiri UU Cipta Kerja dan UU Minerba dikejar untuk segera disahkan secara terburu-buru tanpa partisipasi masyarakat.“
Tinjauan Lingkungan Hidup tahun ini kami beri judul “Apakah Negara bisa mengatasi krisis atau gagal mengatasinya?” ini adalah pertanyaa bagi kita semua. Kita bisa melihat tren yang terjadi dari tahun 2020-2021. Dari sisi pandemi pemerintah tidak bisa mengendalikan virus korona bahkan saat ini sudah mencapai 1 juta lebih. Jika saja Pemerintah melakukan upaya-upaya yang logis sesuai dengan ilmu pengetahuan dalam hal pencegahan virus, mungkin kita tidak akan berada dalam situasi yang separah ini. Kita bisa mencontoh Vietnam, Taiwan dan New Zealand yang saat ini sudah kembali bekerja secara normal. Hal tersebut diakibatkan oleh Pemerintah memilih untuk mengutamakan ekonomi dibanding pencegahan virus COVID-19.
Kita sedang berada dalam lingkaran setan pemburukan krisis karena penghancuran hutan, penggunaan energi fosil seperti batu bara dll yang memicu perubahan iklim, kemudian memicu cuaca ekstrem yang menyebabkan curah hujan tinggi –ini kemudian berbalik kepada kita dengan adanya bencana hidrometereologis seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan baru-baru ini. Kami menganggap krisis ekologis ini sudah sangat parah di Indonesia.
Krisis lainnya yang mengalami pemburukan yaitu krisis “demokrasi” yang mengalami pembelahan secara horizontal akibat politik elektoral membuat masyarakat semakin terpolarisasi. Isu identitas dieksploitasi oleh elit politik dan bisnis yang mengalihkan perhatian masyarakat dari problem struktural yang terjadi di Negara kita; ketidakadilan, ketimpangan, dan perusakan lingkungan hidup dan penghilangan hak masyarakat.
WALHI sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dan gerakan demokrasi mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama melakukan perombakan sistem, bukan hanya sekedar orang per orang dan antar golongan. Rakyat Indonesia perlu mereclaim (mengambil alih kembali) kedaulatannya atas Negara ini dan mendorong transformasi yang sejati.
Atas dasar tinjauan dan analisa diatas, WALHI menganggap penting untuk memberi desakan dan seruan kepada Negara:
Pertama, mendesak pemerintah secara serius mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran virus korona, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan hidupnya demi mencegah pemburukan krisis kesehatan masyarakat. Dengan melanggengkan kebijakan yang tidak pro pada lingkungan hidup, menaruh investasi industri ekstraktif sebagai jalan pemulihan ekonomi, malah mengakibatkan rakyat di bawah ancaman pandemi zoonosis berikutnya.
Kedua, mendesak institusi negara –DPR dan pemerintah, kembali kepada jalan konstitusi, melangsungkan proses demokrasi politik, sosial dan ekonomi, dengan melibatkan rakyat secara langsung –terutama mereka yang selama ini dimarjinalkan dan ditinggalkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan.
Ketiga, mendesak pemerintah untuk menjauh dari model ekonomi ekstraktif, dan kepada institusi-institusi negara untuk secara proaktif melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi yang melekat pada setiap diri individu warga negara Indonesia dan komunitasnya. WALHI menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang berdiam di wilayah-wilayah proyek-proyek strategis pemerintah untuk mengkritisi proses perencanaan serta pelaksanaan proyek agar tidak melanggar hak asasi setiap warga negara dan komunitasnya.
Keempat, menyerukan kepada seluruh rakyat dan warga yang saling bersolidaritas untuk mengutamakan konsumsi yang berasal dari produk ekonomi rumah tangga, serta usaha-usaha komunitas, membangun basis ekonomi nusantara sebagai jalan pemulihan fungsi ekologis dan pembangunan kedaulatan ekonomi bangsa.
Kelima, WALHI menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia –perempuan dan laki-laki, untuk membangun solidaritas antar-rakyat menghadapi oligarki yang predatoris, menghilangkan perbedaan yang sengaja dibentuk untuk menghilangkan rasa senasib sepenangggungan. Saatnya rakyat bersatu mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kini dan generasi yang akan datang. WALHI juga menyerukan dilakukannya konsolidasi politik “alternatif” yang lebih konkret melalui platform politik hijau kerakyatan.
Eksekutif Nasional WALHI
4 Februari 2021
