Siaran Pers WALHI 28 Januari 2019
Salam Adil dan Lestari! Bulan Pertama 2019 menjadi tanda sisa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Kabinet Kerja-nya mempunyai sisa waktu kepemimpinan sekitar sepuluh bulan. Lebih dari empat tahun Pemerintahan ini berjalan, WALHI melihat ada beberapa kemajuan, walau dalam realitanya watak kapitalistik yang membiarkan laju dominasi investasi terhadap ruang-ruang kehidupan rakyat masih mengakar dengan kokohnya. Angin segar dalam 9 agenda prioritas yang disebut Nawa Cita pada dokumen visi-misi yang disampaikan pada publik di masa Kampanye Pemilu 2014, lebih banyak sekedar tetap jadi teks dan mengabdi pada kepentingan investasi, dibanding hadir mengabdi untuk kesejahteraan rakyat dan memberikan perlindungan maksimal kepada lingkungan hidup dan kemanusiaan. Fakta belum berhasilnya Nawa Cita difungsikan dengan baik untuk kepentingan rakyat dan kemanusiaan sudah disampaikan WALHI secara tegas dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2018: Masa Depan Keadilan Ekologis di Tahun Politik yang diluncurkan pada 17 Januari 2018.
Pada dokumen tersebut, WALHI juga memaparkan proyeksi model kebijakan seperti apa yang akan berlangsung pada 2018. Untuk melihat, sejauh mana ketepatan proyeksi yang kami sampaikan tersebut, maka rekan media dan jaringan masyarakat sipil dapat melihatnya pada dokumen yang saat ini rekan-rekan pegang. Dokumen “Tinjauan Lingkungan Hidup 2019: Membawa Beban Masa Kini ke Masa Depan?” ini akan memberikan jawaban ketepatan proyeksi yang kami berikan. Selain itu, pada Tinjauan Lingkungan Hidup 2019, WALHI juga menaruh konsen pada isu kebencanaan, penegakan hukum, konflik sumber daya alam dan situasi perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup dan Pemilu Serentak 2019. Selanjutnya, WALHI kembali memberikan proyeksi kebijakan dan hal penting yang akan terjadi sepanjang 2019. Pada bagian proyeksi ini, WALHI menyajikannya dengan meperhatikan RKP 2019 dan riwayat dominasi investasi terhadap sumber daya alam rezim per rezim. Tentunya, di bagian akhir WALHI menutupnya dengan rekomendasi kepada Negara dan Publik secara luas guna mendorong terwujudnya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kemanisiaan secara maksimal.
Pemilihan judul “Membawa Beban Masa Kini ke Masa Depan?” pada Tinjauan Lingkungan Hidup 2019 merupakan bentuk respon terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo yang acap berujar tidak ada beban masa lalu yang membuatnya leluasa mengambil kebijakan, sehingga ia lah yang harus menjawab, apakah ketiadaan beban ini mampu ia kapitalisasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di sisa masa jabatannya. Tinjauan Lingkungan Hidup 2019 ini kami persembahkan dan semoga menjadi dasar pertimbangan Negara dalam merubah watak kapitalistiknya dan mempengaruhi rakyat dalam menentukan pilihan politiknya di Pemilu Serentak 2019. Rakyatlah yang menjadi penentu utama dimuliakan atau tidak hak dasarnya, dimuliakan atau tidak lingkungan hidup yang jadi sumber kehidupannya pada PEMILU serentak 2019. Selamat membaca dan teruslah berjuang untuk Indonesia yang adil dan lestari. Nur Hidayati (Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menyampaikan "ke depan persoalan Lingkungan dan bencana masih akan menjadi problem utama, mengingat dominasi investasi, kebijakan bermuka ganda, belum adanya perlindungan pejuang LH masih terus berlangsung. Pada sisi lain isu lingkungan dan bencana belum menjadi prioritas partai, dan capres-cawapres sebagai kontestan pemilu 2019"
Klik link di bawah ini untuk lebih lengkapnya : http://bit.ly/2CNVTk0 http://bit.ly/2I8RuNN
