FRAKSI RAKYAT SULAWESI SELATAN
(WALHI Sulawesi Selatan, JATAM, LBH Makassar)

Rekam Jejak PASLON, Tim Kampanye dan Pendukung
Pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Indonesia merupakan ajang bertemunya konflik kepentingan baik antara pengusaha maupun para pemodal. Dugaan adanya konflik kepentingan di balik kontestasi pilkada yang selama ini digelar, diindikasikan karena pendanaan partai politik dan kampanye pemilu memerlukan ongkos politik yang tidak murah. Penelitian yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA) mengungkap jika anggaran Pilkada pada tingkat Kabupaten/Kota berkisar antara Rp. 5.000.000.000 – Rp. 28.000.000.000.

Konsekuensi dari tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan dalam tiap pilkada mendorong terjadinya kontrak politik antara calon kepala daerah dengan berbagai lingkar kepentingan pengusaha maupun pemodal. Olehnya itu, tidak jarang berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh para pejabat kepala daerah terpilih cenderung merusak lingkungan hidup dan menghilangkan sumber-sumber penghidupan masyarakat. Melalui pemberian kebijakan mengenai ijin-ijin usaha dalam mengelola sumber daya alam seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat terdampak.

Pada tanggal 9 Desember 2020, 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan akan menggelar kontestasi pemilihan kepala daerah secara serentak. Dari ke 12 kabupaten dan kota tersebut, Kota Makassar menjadi wilayah kontestasi politik yang ramai diperbincangkan dan disoroti oleh mata publik.

Berikut pemaparan hasil tim riset Fraksi Rakyat Sulawesi Selatan mengenai Rekam Jejak Paslon, Tim Kampanye dan Pendukung Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020. Data ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemilih yang akan menentukan pilihannya pada 9 Desember 2020.

Unduh Rekam Jejak PASLON, Tim Kampanye dan Pendukung, disini.